Bangkalan.OposisiNews.Net – pengelolaan dana bantuan pendidikan di Kabupaten Bangkalan kembali menjadi sorotan. Kali ini, dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) muncul di SDN 1 Dlemer, Sejumlah wali murid mengeluhkan adanya potongan sebesar Rp25.000 per siswa dengan dalih biaya administrasi atau “uang lembur” bagi pihak sekolah,
Terjadi dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang seharusnya menjadi hak utuh siswa. Berdasarkan keterangan wali murid, dana tersebut dipangkas sebesar Rp25.000 setiap pencairan. Alasan yang diberikan oknum sekolah adalah sebagai biaya operasional atau uang lembur petugas yang mengurus administrasi pencairan.
SDN 1 Dlemer, Diduga sebagai pihak yang mengoordinir pemotongan dana Wali Murid Pihak yang merasa dirugikan dan kini mulai berani menyuarakan keberatan mereka ke publik Siswa Penerima PIP. Sasaran bantuan pemerintah yang haknya tidak tersampaikan secara penuh.
Dugaan praktik ini terjadi di lingkungan SDN 1 Dlemer, Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan (13/05/2026)
Bukan merupakan kejadian tunggal, dugaan pemotongan ini dilaporkan telah berlangsung cukup lama, yakni sejak tahun 2022 hingga saat ini (Mei 2026). Konsistensi waktu ini menunjukkan adanya potensi praktik yang terstruktur selama beberapa tahun ajaran.
Wali murid mempertanyakan dasar hukum pemotongan tersebut. Secara aturan kementerian, dana PIP harus diterima utuh oleh penerima manfaat tanpa potongan dalam bentuk apa pun. Alasan “uang lembur”
dinilai tidak masuk akal karena administrasi sekolah merupakan bagian dari tugas kedinasan yang sudah memiliki alokasi anggaran tersendiri (Dana BOS).
Informasi ini kini menjadi bola panas di masyarakat Bangkalan. Ketidakjelasan arus dana ini memicu krisis kepercayaan terhadap integritas pengelolaan pendidikan di tingkat desa. Jika dibiarkan, hal ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi sekolah-sekolah lain di wilayah Bangkalan.
Hingga berita ini diturunkan, tim masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Sekolah SDN 1 DIemer, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan untuk mendapatkan klarifikasi resmi terkait keluhan wali murid tersebut. Masyarakat menuntut adanya audit transparan agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan tepat jumlahnya “‘ ujuanya.
