TULUNGAGUNG.OposisiNews.Net – Pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung terancam pincang. Kinerja Dinas Kesehatan (Dinkes) Tulungagung menjadi sorotan tajam lantaran proses penerbitan Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) bagi para mitra penyedia hingga kini dilaporkan jalan di tempat dan menumpuk tanpa kejelasan.
Lambannya birokrasi di tubuh Dinkes Tulungagung ini bahkan telah memicu alarm keras dari salah satu pejabat BGN pusat., dilaporkan sempat melayangkan sentilan keras terkait mandeknya pengurusan SLHS di wilayah Tulungagung yang tidak kunjung usai,
“Sertifikat Layak Heginie Sanitasi ( SLHS ) adalah sertifikasi yang mutlak untuk SPPG agar keamanan pangan terjamin, pungkasnya
Keluhan juga datang langsung dari akar rumput. Salah satu mitra penyedia program MBG yang enggan disebutkan namanya mengaku sangat dirugikan oleh birokrasi yang lambat ini. Tanpa SLHS, kepastian dan legalitas mereka dalam menyuplai makanan bergizi bagi masyarakat menjadi terkatung-katung.
Guna mengonfirmasi carut-marut ini, awak media telah mencoba menghubungi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Bahrudin, melalui sambungan telepon pada Sabtu (18/7/2026). Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada jawaban resmi maupun ketegasan dari pucuk pimpinan daerah tersebut mengenai lambatnya kinerja OPD yang membidangi sektor kesehatan ini.
Mandeknya pelayanan publik ini memantik reaksi keras dari Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK RI) DPC Tulungagung. Penasehat LPK RI Tulungagung, Gus Edi Al Ghoibi, sangat menyayangkan lambannya eksekusi program yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak ini.
Menurut Gus Edi, akar masalah ini berada pada lemahnya fungsi manajerial dan ketegasan dari pimpinan daerah.
“Kami sangat menyayangkan kinerja Dinkes yang lambat. Ini terjadi karena kurang tegasnya Plt Bupati dalam memberikan instruksi dan sanksi kepada bawahannya. Ini program nasional yang krusial, tidak boleh main-main dengan administrasi yang berbelit-belit!” tegas Gus Edi Al Ghoibi.
Publik kini menunggu langkah konkret dari Plt Bupati Ahmad Bahrudin untuk mengevaluasi jajaran Dinas Kesehatan Tulungagung. Jika tidak ada tindakan cepat, keterlambatan SLHS ini dikhawatirkan akan merusak citra Kabupaten Tulungagung dalam menyukseskan program pemenuhan gizi nasional. (Red)
