Ngawi, OposisiNews_Net // Pengelolaan sampah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, tampaknya membutuhkan penanganan serius dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Pasalnya, meskipun menyandang predikat Sertifikat Adipura Tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI kategori kota kecil, realita di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan.
Banyak warga mengeluhkan banyaknya sampah yang berserakan di lokasi penampungan sampah dan jalan menuju Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPS) di desa Selopuro, kecamatan Pitu. Sampah yang menumpuk tersebut mengeluarkan aroma tidak sedap dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan.
Penelusuran OposisiNews di tempat pengumpulan sampah di dusun Cupo menemukan salah satu petugas pengumpul sampah yang mengeluhkan kondisi kendaraan roda tiga yang digunakan untuk mengangkut sampah. Kendaraan tersebut sudah dalam keadaan tidak layak pakai.
“Untuk pembenahan kendaraan, kita sendiri yang bertanggung jawab. Sementara selama ini, kita memberikan kontribusi pada dinas,” ujar salah satu petugas sampah.
Petugas tersebut menambahkan bahwa tidak hanya kondisi kendaraan sampah yang memprihatinkan, tetapi juga kontainer yang akan diangkut truk sampah menuju TPS Selopuro. Banyak kontainer yang sudah kropos sehingga banyak sampah yang jatuh di sepanjang rute menuju TPS Selopuro.
Salah satu pengemudi truk sampah yang enggan disebutkan namanya mengatakan, “Sebenarnya, kita tidak nyaman dengan kondisi kontainer sekarang ini. Banyak yang kropos dan sudah pasti sampah yang akan diangkut ke TPS Selopuro berserakan di sepanjang rute dari lokasi awal sampai terminal sampah akhir.”
“Bahkan, kita sering diancam akan didemo masyarakat yang terdampak dari sampah yang berserakan dan aroma yang ditimbulkan. Sebagai pengemudi, kami tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya pasrah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ngawi, Tofik, saat dikonfirmasi melalui telepon seluler terkait kondisi armada sampah dan kontainer sampah yang tidak layak, mengatakan, “Njih mas, memang belum bisa semua kita benahi karena keterbatasan anggaran.”
