OposisiNews.Net ,Tulungagung – 6 Desember 2023 – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Tulungagung dan Serikat Pres Republik Indonesia (SPRI) mempertanyakan kinerja Samsat Tulungagung dan dugaan pungutan liar (pungli) berkedok biro jasa.
Ketua LSM GMBI Distrik Tulungagung, Asep Yumarwoko, mengatakan, pihaknya mendatangi kantor Samsat Tulungagung pada Selasa (5/12) untuk mengklarifikasi pesan singkat yang dikirim oleh salah satu pegawai Samsat atas nama Yuli. Pesan singkat tersebut dinilai telah melecehkan nama baik LSM GMBI se-Indonesia.
“Pesan singkat itu sangat kelewatan dan bisa memicu anggota-anggota LSM GMBI seluruh Indonesia geram bahkan bisa berakibat atau berujung demo,” kata Asep.
Sementara itu, Kry, anggota Serikat Pres Republik Indonesia (SPRI), menyayangkan kinerja Samsat Tulungagung. Menurutnya, pelayanan Samsat Tulungagung sangat lambat, terutama untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (KBM) 5 tahunan.
“Kalau melalui biro jasa, sehari jadi. Tapi kalau orang awam, bisa lebih dari sebulan. Ini ada apa? Apa yang membedakan?,” tanya Kry.
Ia ( Kry ) juga mempertanyakan aturan yang membatasi LSM dan media hanya bisa membantu 5 berkas per hari. Menurutnya, aturan tersebut tidak jelas dan memicu perselisihan antar LSM dan media.
“Masyarakat ingin taat patuh untuk bayar pajak, kenapa dipersulit dan dihambat? Kuat dugaan ada pungutan liar dan monopoli di Samsat Tulungagung secara terstruktur dan berjamaah,” kata Kry.
Asp dan Kry mengaku kecewa dengan tanggapan pihak Samsat Tulungagung. Menurutnya, pihak Samsat tidak memberikan jawaban yang memuaskan dan terkesan tidak respek.
“Kami akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Kami akan melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib,” kata Asp. ( DD )
Reporter. Dendy
Editor: Redaksi
