Tulungagung,Oposisinews.net –
Proyek paving jalan di Desa Ngentrong, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung, menuai sorotan tajam. Sejumlah aktivis dan warga menduga kualitas pekerjaan yang dibiayai menggunakan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2025 tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis yang seharusnya.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi paving di beberapa titik sudah mengalami kerusakan meskipun proyek baru selesai dalam hitungan bulan. Keretakan, ambles, hingga permukaan yang tidak rata menjadi pemandangan yang mencolok dan menimbulkan pertanyaan publik soal mutu pengerjaan.
“Baru selesai beberapa minggu, sudah banyak yang pecah dan ambles. Kalau seperti ini, berarti kualitasnya buruk. Kami sebagai warga kecewa,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya, Rabu (9/10).
Gunakan Dana Desa, Aktivis Soroti Transparansi
Lebih lanjut, proyek ini diketahui menggunakan anggaran dari Dana Desa, yang semestinya dikelola dengan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Aktivis dari LSM GERAK mendesak agar Inspektorat Daerah maupun aparat penegak hukum turun tangan untuk melakukan audit dan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut.
“Paving jalan ini dibiayai dari Dana Desa yang bersumber dari APBN. Jika benar ada indikasi pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, maka ini bisa mengarah pada kerugian negara. Kami mendesak agar ada langkah cepat dari inspektorat maupun kejaksaan untuk memeriksa pelaksanaannya,” tegas FARID Koordinator GERAK Tulungagung.
Ia juga menambahkan bahwa LSM-nya telah mengantongi sejumlah dokumentasi awal sebagai bukti dugaan ketidaksesuaian mutu pekerjaan. “Kami akan ajukan laporan resmi, termasuk meminta transparansi RAB proyek dari Pemdes. Tidak boleh ada dana publik yang diselewengkan, sekecil apa pun,” ujarnya.
Pemerintah Desa Belum Beri Keterangan
Sampai berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Ngentrong belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut. Begitu juga pihak pelaksana proyek paving, yang belum bisa dikonfirmasi terkait teknis pengerjaan maupun material yang digunakan.
Masyarakat Minta Transparansi dan Tindakan Tegas
Masyarakat berharap agar pengelolaan Dana Desa dilakukan secara bertanggung jawab. Jika benar ada penyimpangan, maka langkah hukum harus ditempuh agar kejadian serupa tidak terulang.
“Kami tidak menuduh, tapi kami ingin transparansi. Kalau memang sesuai spek, tunjukkan datanya. Tapi kalau ada yang disunat, ya harus bertanggung jawab,” tutur salah satu masyarakat setempat.
Dengan dana publik yang digunakan, proyek infrastruktur desa seharusnya memberi manfaat jangka panjang bagi warga. Namun jika dikerjakan asal-asalan, bukan hanya merugikan negara, tapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
by: Tim Investigasi
www.oposisinews.net