www.opisisinews.net 11:45 WIB 10-06-2025
DPRD dan Bupati Tulungagung Sepakati Perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2024
Tulungagung– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur,
Marsono,S.Sos., Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung sedang pimpin Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung, Selasa ( 10/6/2025 )
Kesepakatan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa ( 10/6/2025 ) di Ruang Graha Wicaksana, ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama oleh Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., dan Ketua DPRD Marsono, S.Sos.
Bersama Bupati Tulungagung secara resmi menyatakan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda No.11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Graha Wicaksana DPRD Tulungagung.10/ 06 /2025
Ketua DPRD Tulungagung dalam sambutannya menyampaikan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan kebijakan nasional, serta menjawab dinamika dan kebutuhan pelayanan publik yang berkembang di masyarakat
“Perubahan Perda ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan penerimaan daerah, serta mendukung transparansi dan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi,” ungkap Ketua DPRD
Sementara itu, Bupati Tulungagung juga menekankan pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menciptakan kebijakan yang pro-rakyat dan berkelanjutan
“Kami menyampaikan apresiasi kepada segenap anggota DPRD atas kerja keras dalam pembahasan Ranperda ini. Sinergi ini sangat penting demi optimalisasi pendapatan daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati
Dalam rapat yang sama, Bupati Tulungagung juga menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Tahun Anggaran 2024
Penyampaian Ranperda ini menjadi bagian dari siklus akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, di mana pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran, neraca, serta laporan arus kas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD
Dokumen pertanggungjawaban tersebut selanjutnya akan dibahas dan dikaji oleh DPRD untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD telah berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik
Dengan adanya kesepakatan dan penyampaian dokumen penting ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
Humas (*
