TULUNGAGUNG.OposisiNews.Net – Gejolak pasca–reposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Tri Hariadi, kini menjelma menjadi drama birokrasi yang sarat tanda tanya. Pelantikan tunggal dirinya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), yang semestinya menjadi panggung penegasan kekuasaan, justru berakhir.
Upacara yang dijadwalkan pukul 08.30 WIB, pada hari Jumat (12/12), molor berjam-jam hingga menjelang tengah hari. Para pejabat yang hadir tampak saling berbisik, sementara satu kursi terlantik dibiarkan kosong—menjadi simbol ketidakpastian yang menggantung di ruangan itu. Kursi kosong itu bukan sekadar benda, melainkan metafora tentang kekuasaan yang gagal menegakkan dirinya sendiri.
Sehari sebelumnya, nama Tri Hariadi telah tercantum jelas dalam daftar SK pelantikan Kamis (11/12/25). Ketidakhadirannya kala itu disebut “karena suatu hal”, lalu pemerintah daerah menjadwalkan pelantikan susulan khusus untuk dirinya. Namun pada hari yang ditetapkan, ia kembali tak muncul. Kursi yang disediakan tetap tak tersentuh, memaksa suasana pelantikan berubah tegang, seolah birokrasi sedang menunggu jawaban yang tak kunjung datang.
Sempat Mengaku Tak Pernah Dapat Bantuan, Faktanya Jumaria Penerima Bantuan KPM Aktif
Kepala BKPSDM Tulungagung, Suroto, menegaskan bahwa agenda pelantikan akhirnya dibatalkan karena pejabat yang bersangkutan tidak hadir. “Telepon yang bersangkutan sejak kemarin sudah tidak aktif, sehingga kami tidak bisa melakukan konfirmasi lanjutan,” ujarnya. Penantian hingga pukul 11.00 pun berakhir dengan pengumuman singkat: pelantikan batal.
Peristiwa ini menambah panjang spekulasi mengenai dinamika internal setelah pelengseran Tri Hariadi dari jabatan Sekda. Birokrasi Tulungagung kini memasuki babak baru yang belum jelas ujungnya.
Dalam perspektif tajam, kursi kosong itu adalah cermin dari krisis legitimasi. Kekuasaan yang hendak ditegakkan justru kehilangan daya karena absennya figur yang menjadi pusat perhatian. Ketidakhadiran bukan sekadar fisik, melainkan tanda bahwa ada sesuatu yang lebih dalam: retaknya komunikasi, rapuhnya konsensus, dan terguncangnya wibawa birokrasi.
kekuasaan sejati bukanlah sekadar jabatan, melainkan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, kursi kosong menjadi saksi bisu bahwa birokrasi sedang kehilangan ruhnya.(HLL)
