Carut Marut APBD Dana HibaH Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Di Laksanakan Tidak Tepat

Tulungagung- jawa timur, 21:30 WIB, 13-03-2015, www.oposisinews.net

Pada tanggal 13 malam, Maret 2025 Pukul 21.00 WIB, sampai selesai 22:30 WIB, melakukan jumpa debat hearing bersama di Gedung DPRD ( Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ), Kabupaten Tulungagung,

Dalam temu hearing di hadiri oleh DPRD Komisi A, H Rinto Triyoso, nampak Baper kebingungan saat di tegur oleh LSM, nampak pula hadir dari Inspektorat, Tranggono,

Dari Dinas Pendidikan Kabid Paud, Jumrotin, Bapeda Kabid Rendalev, Ridwan, serta Beberapa Lembaga Perkumpulan Swadaya Masyarakat, B.A.D.A.K, PKTP, LSM GMBI, LSM CAKRA indonesia,

LSM B.A.D.A.K ( Barisan Anak Daerah Analisis Kebijakan ), GMBI ( Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia, PKTP, ( Pekumpulan Komunitas Tulungagung Peduli ), & LSM CAKRA indonesia,

Nampak jelas dalam jejak pendapat data tidak berimbang dengan temuan dari LSM dan OPD berpendapat menyampaikan dengan bukti- bukti kurang lengkap terkait temuan data dilapangan tersebut, malah minta data ke LSM, ucap dari LSM B.A.D.A.K, Yoyok, Memang Bajingan, sampai hati tega memakan uang rakyat

Nampak ketidak mampuan nya / hanya mengandalkan informasi ABS ( Asal Bapak Senang ), atau malah memang ada niatan tindakan melakukan Korupsi berjamaah, menjalankan tugas sebagai wakil rakyat sekaligus sebagai pemegang tongkat komando pemangku kebijakan yang tidak sesuai data fakta temuan di lapangan,

Peran adanya OPD ( Organisasi Perangkat Daerah ), dari Dinas Pendidikan Tulungagung pun yang nampak terlihat gugub kelabakan tidak bisa/ tidak mampu memberi keterangan menjawab data yang valid tentang kebocoran ABPD 2024 dengan benar dan tepat menanggapi dari temuan data dari beberapa LSM tersebut,

Terbukti pada lampiran III b, Hibah Barang untuk TK Darmawanita 1 Geger mendapat Rp.572.632.000,00 namun di LPSE Kabupaten Tulungagung 2024 Kode paket 7676449 nilai Pagu hanya Rp.143.158.000,00

Dan menurut Dinas pendidikan anggaran Rp.572.632.000,00 di peruntukan 4 lembaga TK/PAUD yang masing- masing mendapat Rp.143.158.000,00 dengan dasar RKK, sedangkan fakta nya hanya 3 yang di kerjakan dan APBD yang ditetapkan melalui berbagai tahapan ternyata tidak dijalankan oleh Dinas Pendidikan tersebut,

Untuk Kemudian Selanjutnya harus terus kita analisa dikawal di kaji bersama- sama lebih lanjut agar dapat kinerja kedepan bisa di pertanggung jawabkan sesuai hasil temuan bersama menjadi Sosial Control di kemudian hari sesuai dengan apa yang kita harapan bersama nanti nya menjadi lebih baik,.

Bersambung, …

*( team_oposisinews.net-yn )*