OposisiNews _Net.Pasuruhan // Warga Desa Martopuro, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, memasang belasan banner protes terhadap Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kades Riyanto. Banner-banner tersebut dipasang di berbagai lokasi, termasuk di sebelah timur balai desa, pertigaan puntir Dusun Donorejo, dan Jl Raya Dusun Klojen.
Solikin, selaku koordinator pemasangan banner, mengungkapkan bahwa aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Desa. Keluhan itu muncul akibat oknum Kades menerapkan Peraturan Desa (Perdes) bukan Peraturan Kepala Desa (Perkades), yang dirasa sangat tidak pro Sabtu,16/12/2023
“Seperti mau bikin kerajaan saja menerapkan aturan Perkades, bahkan banyak permasalahan lain yang muncul pasca Martopuro di pimpin oleh Rianto. Seperti halnya masalah sewa lahan bengkok, namun untuk permasalah tanah bengkok ini sudah di laporkan oleh Bagio yang juga warganya sendiri,” kata Solikin.
Selesai memasang banner, warga mendatangi Kantor Kecamatan Purwosari untuk menyampaikan keluhannya. Di situ, Solikin menjelaskan secara gamblang terkait permasalahan di Desa Martopuro. Menurut Solikin, Pemerintah Desa dinilai sudah menyimpang atas aturan sebagai kepala desa.
Camat Purwosari Munif Triatmoko menyampaikan bahwa semua aspirasi warga akan ditampung dan akan berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pembedayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pasuruan.
“Saya akan berkoordinasi dengan pihak DPMD, terkait semua aspirasi Warga Desa Martopuro. Kebijakan-kebijakan mana yang menyalahi aturan. Jika memang kades Martopuro dalam mengambil kebijakan menyalahi aturan, ya pasti di proses, terkait audit ini bukan ranah kami karena itu ranah dari inspektorat,” kata Munif.
Sayangnya, saat audiensi pihak kades Martopuro Riyanto tidak hadir. Awak media pun ingin mengonfirmasi terkait hal tersebut agar berita berimbang, namun Camat Purwosari berjanji akan menjadwalkan lagi kapan bisa dikonfirmasi. ( MH )
Reporter.Mashuri
Editor.Bambang PW
