Uncategorized

GAK–PANJI LARAS Layangkan Audiensi Kedua ke Kapolres Nganjuk, Minta Klarifikasi Dugaan “Dana Pelicin” di Samsat

16
×

GAK–PANJI LARAS Layangkan Audiensi Kedua ke Kapolres Nganjuk, Minta Klarifikasi Dugaan “Dana Pelicin” di Samsat

Sebarkan artikel ini

GAK–PANJI LARAS Layangkan Audiensi Kedua ke Kapolres Nganjuk, Minta Klarifikasi Dugaan “Dana Pelicin” di Samsa

MOJOKERTO-OPOSISINEWS.NET Gerakan Anti Korupsi (GAK)–Panji Laras kembali melayangkan surat permohonan audiensi kepada Kapolres Nganjuk, AKBP Suria Miftah Irawan, sebagai bentuk tindak lanjut atas informasi yang berkembang terkait dugaan adanya pungutan tidak resmi atau yang disebut masyarakat sebagai “dana pelicin” dalam proses pelayanan administrasi kendaraan bermotor di lingkungan Samsat Kabupaten Nganjuk.

Surat bernomor 1.02/AUD-GAK-PL/X/2026, tertanggal 19 November 2026, dengan perihal Konfirmasi Ke-2 Permohonan Audiensi, ditujukan langsung kepada Kapolres Nganjuk. Langkah tersebut dilakukan GAK–Panji Laras dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, pengawasan publik, serta mendorong tata kelola pelayanan publik yang transparan, akuntabel, profesional dan bebas dari praktik koruptif.

Dalam surat tersebut, GAK–Panji Laras menyampaikan adanya informasi mengenai dugaan pembebanan sejumlah uang dalam pengurusan administrasi kendaraan bermotor yang nominalnya dinilai perlu mendapatkan penjelasan resmi dari pihak penyelenggara pelayanan.

Berdasarkan informasi yang diterima organisasi, dugaan nominal yang disebut sebagai “dana pelicin” tersebut berkisar: Kendaraan roda dua (R2): Rp585.000 hingga Rp600.000. dan Kendaraan roda empat (R4): sekitar Rp1.150.000.

GAK–Panji Laras menilai informasi tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka untuk memastikan apakah nominal yang dimaksud merupakan biaya resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau terdapat komponen biaya tambahan yang tidak memiliki dasar hukum maupun tidak disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

Dalam permohonan audiensi tersebut, GAK–Panji Laras mengajukan sejumlah poin yang ingin mendapatkan penjelasan dari pihak Polres Nganjuk maupun unsur terkait pelayanan Samsat.

Di antaranya mengenai standar operasional prosedur (SOP) pelayanan administrasi kendaraan bermotor, rincian tarif resmi pengurusan kendaraan roda dua dan roda empat sesuai jenis layanan, serta apakah terdapat biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

Selain itu, organisasi juga meminta penjelasan terkait istilah “dana pelicin” yang berkembang di tengah masyarakat, mekanisme pembayaran yang dilengkapi bukti resmi dan tercatat dalam sistem administrasi, serta mekanisme pengawasan internal untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar maupun penyalahgunaan kewenangan.

GAK–Panji Laras juga meminta penjelasan mengenai langkah evaluasi dan penindakan apabila nantinya ditemukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam suratnya, GAK–Panji Laras mencantumkan sejumlah landasan hukum sebagai pijakan pelaksanaan fungsi kontrol sosial dan partisipasi masyarakat, di antaranya:

* Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

* Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pelayanan administrasi kendaraan bermotor yang berlaku.

Organisasi tersebut menegaskan bahwa penyampaian materi audiensi bukan merupakan tuduhan terhadap institusi maupun individu tertentu, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan fungsi kontrol sosial dalam memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan hukum.

*Konfirmasi Kedua, Menunggu Respons Kapolres Nganjuk*
Melalui surat konfirmasi kedua ini, GAK–Panji Laras meminta Kapolres Nganjuk beserta unsur terkait berkenan menerima permohonan audiensi, menentukan jadwal, waktu dan tempat pertemuan, serta memberikan penjelasan secara terbuka, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah audiensi ini diharapkan menjadi ruang dialog untuk memperoleh kejelasan, sekaligus mendorong evaluasi terhadap sistem pelayanan administrasi kendaraan bermotor apabila memang terdapat persoalan yang perlu dibenahi.

Publik tentu berharap pelayanan administrasi kendaraan bermotor dapat berjalan dengan standar tarif yang jelas, prosedur yang transparan, serta bebas dari praktik pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.

GAK–Panji Laras menempatkan klarifikasi dan pembuktian sebagai langkah awal, dengan tetap mengedepankan objektivitas, asas praduga tak bersalah, serta penghormatan terhadap hak setiap pihak.(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *