Uncategorized

GAK PANJI LARAS MINTA KAPOLRESTA KEDIRI KLARIFIKASI DUGAAN PUNGUTAN DI SAMSAT DAN PELAYANAN SIM

57
×

GAK PANJI LARAS MINTA KAPOLRESTA KEDIRI KLARIFIKASI DUGAAN PUNGUTAN DI SAMSAT DAN PELAYANAN SIM

Sebarkan artikel ini

KEDIRI KOTA- OPISINEWS.NET Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Anti Korupsi (GAK) Panji Laras secara resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Kapolresta Kediri Kota melalui Kasatlantas. Langkah tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi atas informasi dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pungutan di luar ketentuan resmi dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor di Samsat Kediri Kota serta pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM).

 

Permohonan tersebut tertuang dalam surat Nomor: 1.03/AUD-GAK-PL/XI/2026, tertanggal 19 November 2026, dengan perihal Konfirmasi 2 dan Permohonan Audiensi.

 

Dalam surat itu, GAK Panji Laras mengungkapkan adanya sejumlah informasi mengenai nominal pembayaran yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan resmi dari pihak berwenang.

 

Berdasarkan keterangan masyarakat yang diterima organisasi, dugaan pembayaran pengurusan surat kendaraan sepeda motor disebut mencapai sekitar Rp400.000, sedangkan untuk kendaraan mobil sekitar Rp700.000.

 

Sementara itu, pada pelayanan penerbitan SIM, masyarakat menyampaikan informasi nominal pembayaran sekitar Rp750.000 hingga Rp800.000 untuk SIM C dan Rp900.000 hingga Rp1.000.000 untuk SIM A.

 

GAK Panji Laras menegaskan bahwa angka-angka tersebut masih merupakan informasi awal berdasarkan pengaduan masyarakat dan belum menjadi kesimpulan adanya tindak pidana.

 

Organisasi tersebut menilai perlu adanya transparansi mengenai komponen biaya resmi, termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pajak maupun biaya administrasi lain yang memiliki dasar hukum, sehingga masyarakat dapat membedakan antara pembayaran resmi dengan dugaan pembayaran tambahan yang tidak sesuai ketentuan.

 

Dalam agenda audiensi yang diajukan, GAK Panjilaras@gmail.com Laras meminta Kapolresta Kediri Kota menugaskan pejabat atau satuan fungsi yang berkompeten untuk memberikan penjelasan secara terbuka.

 

Beberapa poin yang menjadi perhatian di antaranya mekanisme pengurusan STNK dan BPKB, rincian tarif resmi penerbitan SIM A dan SIM C, sistem pengawasan terhadap petugas pelayanan, serta Langkah pencegahan praktik pungutan liar.

 

GAK Panji Laras juga mendorong evaluasi menyeluruh apabila ditemukan kelemahan dalam sistem pelayanan maupun pengawasan.

 

Permintaan tersebut dinilai penting agar pelayanan publik berjalan transparan, profesional, dan tidak membebani masyarakat dengan biaya yang tidak memiliki dasar hukum.

 

*Karyanto: Jangan Sampai Masyarakat Dibebani Biaya di Luar Ketentuan*

Ketua Umum GAK Panji Laras, Karyanto, menegaskan bahwa permohonan audiensi tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

 

Menurutnya, setiap informasi yang disampaikan masyarakat harus mendapatkan ruang klarifikasi dan pemeriksaan secara profesional.

 

“Tujuan kami bukan untuk menyudutkan institusi maupun individu tertentu. Kami ingin mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai standar biaya resmi pelayanan Samsat dan penerbitan SIM. Jangan sampai masyarakat dibebani pembayaran di luar ketentuan yang berlaku,” demikian pokok sikap organisasi dalam surat permohonan audiensi tersebut.

 

Ia juga berharap pihak kepolisian dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang kesalahpahaman maupun dugaan negatif di tengah masyarakat.

 

*Setiap Pungutan Harus Memiliki Dasar Hukum yang Jelas*

Ketua Devisi Hukum GAK Panji Laras, Nurkhozin, SH., MH., menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, setiap pembayaran yang dibebankan kepada masyarakat wajib memiliki dasar hukum, ketentuan tarif, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

 

Menurut perspektif hukum, transparansi biaya merupakan bagian penting dari perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

 

“Tidak boleh ada pembebanan biaya kepada masyarakat tanpa dasar hukum yang jelas. Setiap pungutan dalam pelayanan pemerintahan harus dapat dijelaskan sumber kewenangannya, dasar ketentuan tarifnya, serta peruntukan pembayarannya. Apabila terdapat pembayaran tambahan di luar ketentuan resmi, hal tersebut perlu ditelusuri secara objektif untuk mengetahui siapa yang meminta, siapa yang menerima, atas dasar apa pembayaran dilakukan, dan apakah terdapat unsur pelanggaran hukum,” tegas Nurkhozin, SH., MH.

 

Ia juga menekankan bahwa persoalan ini tidak boleh langsung disimpulkan sebagai tindak pidana sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap fakta dan bukti yang tersedia.

 

“Yang harus dikedepankan adalah pembuktian. Kami mendorong adanya klarifikasi terbuka, pemeriksaan terhadap mekanisme pelayanan, serta penelusuran apabila ditemukan indikasi pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. Jika nantinya terbukti terdapat pelanggaran, tentu harus diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

 

Ketua Divisi Hukum GAK Panji Laras berharap institusi terkait tidak hanya memberikan penjelasan mengenai tarif resmi, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan di lapangan sesuai dengan standar operasional prosedur dan ketentuan hukum.

 

*Audiensi Libatkan Divisi Hukum dan Investigasi*

Dalam rencana audiensi tersebut, GAK Panji Laras akan mengirimkan sekitar 5 hingga 10 orang perwakilan organisasi.

 

Delegasi direncanakan dipimpin langsung Ketua Umum Karyanto, didampingi Sekretaris Jenderal Simon Bunadi serta perwakilan Divisi Hukum dan Advokasi, Divisi Investigasi dan Pengumpulan Data, serta Divisi Media, Informasi, dan Publikasi.

 

Organisasi juga meminta agar hasil atau kesimpulan audiensi dapat disampaikan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

 

GAK Panji Laras menyatakan siap menyerahkan informasi maupun bukti awal yang dimiliki untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum apabila dalam proses klarifikasi ditemukan indikasi pelanggaran.

 

*Dorong Pelayanan Publik Bersih dan Berintegritas*

Permohonan audiensi tersebut didasarkan pada sejumlah ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, serta Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

Melalui langkah tersebut, GAK Panji Laras berharap tercipta komunikasi dan sinergi antara organisasi masyarakat dengan institusi kepolisian dalam mendorong pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.

 

GAK Panji Laras menegaskan bahwa upaya meminta klarifikasi bukanlah bentuk tudingan terhadap institusi atau individu tertentu, melainkan bagian dari kontrol sosial agar seluruh pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan hukum.

 

Hingga penyusunan berita ini, penjelasan resmi dari Kapolresta Kediri Kota, Satlantas, maupun pengelola Samsat Kediri Kota terkait informasi nominal pembayaran yang disampaikan masyarakat masih diperlukan untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan dan memberikan ruang hak jawab.(Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *