Oposisinews.net|KEDIRI – Gerakan Anti Korupsi (GAK) PANJI LARAS melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bersiap mengajukan audiensi kepada Kapolres Kediri Kota terkait informasi dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pungutan di luar ketentuan resmi dalam pelayanan administrasi kendaraan bermotor di Samsat Kediri Kota serta penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial organisasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus mendorong transparansi biaya dan pengawasan terhadap kemungkinan praktik pungutan liar (pungli).
Berdasarkan informasi awal yang diterima GAK PANJI LARAS, terdapat sejumlah nominal pembayaran yang menjadi perhatian masyarakat, yakni pengurusan surat kendaraan sepeda motor sekitar Rp300.000 dan mobil sekitar Rp500.000.
Sementara untuk pengurusan SIM, informasi yang diterima menyebutkan nominal sekitar Rp750.000 hingga Rp800.000 untuk SIM C, serta Rp900.000 hingga Rp1 juta untuk SIM A.
Nominal tersebut masih memerlukan verifikasi untuk memastikan apakah merupakan akumulasi komponen biaya resmi, pembayaran jasa pihak ketiga, atau terdapat pungutan tambahan yang tidak memiliki dasar hukum.
Ketua Umum GAK PANJI LARAS, Karyanto, menyampaikan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran. Namun, informasi yang berkembang di masyarakat harus mendapatkan penjelasan dari pihak berwenang.
“Kami menerima informasi dan pengaduan masyarakat mengenai besaran biaya pengurusan kendaraan bermotor dan SIM. Ini harus diklarifikasi secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui mana biaya resmi dan mana pembayaran yang tidak memiliki dasar hukum,” tegas Karyanto.
Menurutnya, pelayanan publik tidak boleh menjadi ruang bagi praktik yang membebani masyarakat melalui pembayaran yang tidak jelas dasar dan peruntukannya.
“Kami tidak sedang mencari kesalahan institusi atau individu tertentu. Kami ingin memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan. Kalau memang seluruh biaya tersebut resmi, silakan dijelaskan secara transparan. Namun, apabila ditemukan pungutan di luar ketentuan, harus ada pemeriksaan dan tindakan sesuai hukum,” lanjutnya.
Layangkan Permohonan Audiensi kepada Kapolres Kediri Kota.
Sebagai langkah konkret, DPP GAK PANJI LARAS menyiapkan surat permohonan audiensi Nomor 002/DPP-GAK-PL/XI/2026 yang ditujukan kepada Kapolres Kediri Kota.
Dalam permohonan tersebut, GAK PANJI LARAS meminta penjelasan mengenai mekanisme pelayanan, rincian tarif resmi pengurusan administrasi kendaraan bermotor, tarif penerbitan SIM C dan SIM A, serta sistem pengawasan terhadap petugas maupun pihak yang terlibat dalam pelayanan.
Organisasi juga berharap Kapolres Kediri Kota dapat menugaskan pejabat atau satuan fungsi yang berkompeten untuk memberikan penjelasan secara langsung.
Selain audiensi, GAK PANJI LARAS juga menyiapkan rencana penyampaian aspirasi melalui aksi damai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik.
Enam Poin yang Akan Dikawal GAK PANJI LARAS
Dalam agenda audiensi dan penyampaian aspirasi, GAK PANJI LARAS akan mengedepankan beberapa tuntutan:
1. Meminta transparansi seluruh tarif resmi pengurusan administrasi kendaraan bermotor di Samsat Kediri Kota.
2. Meminta penjelasan tarif resmi penerbitan SIM C dan SIM A sesuai ketentuan PNBP.
3. Meminta klarifikasi atas informasi pembayaran yang disampaikan masyarakat.
4. Mendorong pemeriksaan apabila ditemukan bukti permintaan atau penerimaan uang di luar ketentuan resmi.
5. Meminta evaluasi sistem pengawasan pelayanan untuk mencegah praktik percaloan dan pungutan liar.
6. Meminta tindak lanjut secara profesional apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Karyanto: Kami Akan Kawal, Bukan Sekadar Menyampaikan Aspirasi
Dalam statement tegasnya, Ketua Umum GAK PANJI LARAS, Karyanto, menyatakan bahwa organisasi akan mengawal persoalan tersebut berdasarkan data, keterangan masyarakat, dan bukti pendukung.
“Jangan sampai masyarakat memiliki persepsi bahwa untuk mendapatkan pelayanan administrasi kendaraan maupun SIM harus mengeluarkan uang dengan nominal yang tidak jelas dasar hukumnya. Negara sudah mengatur tarif dan mekanisme pelayanan. Karena itu, transparansi harus menjadi kewajiban penyelenggara pelayanan,” ujar Karyanto.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang klarifikasi kepada Polres Kediri Kota maupun instansi terkait.
“Kami siap mendengarkan penjelasan dan klarifikasi. Tetapi kami juga berharap persoalan ini tidak berhenti hanya pada jawaban normatif. Apabila ada bukti awal yang menunjukkan praktik pungutan tidak sah, kami meminta agar ditindaklanjuti secara serius dan tidak tebang pilih,” tegasnya.
Karyanto menambahkan, kontrol sosial bukan bentuk permusuhan terhadap institusi negara, melainkan bagian dari tanggung jawab masyarakat untuk mendorong pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih.
“Prinsip kami sederhana: pelayanan harus transparan, biaya harus jelas, dan tidak boleh ada pungutan yang tidak memiliki dasar hukum. GAK PANJI LARAS akan terus mengawal aspirasi masyarakat sampai memperoleh kejelasan,” pungkasnya.
Mengedepankan Klarifikasi dan Asas Praduga Tak Bersalah
GAK PANJI LARAS menegaskan bahwa informasi nominal pembayaran yang disampaikan masih merupakan pengaduan awal masyarakat dan belum menjadi kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana pungutan liar.
Pihak Polres Kediri Kota, pengelola Samsat Kediri Kota, serta instansi terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi agar persoalan ini memperoleh gambaran yang utuh dan objektif.(Tim)
