Oposisinews.net|KEDIRI KOTA- Komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari praktik korupsi terus ditunjukkan oleh elemen masyarakat di Kediri. Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anti Korupsi (LSM GAK PANJI LARAS) secara resmi menyatakan bakal terus mengawal dugaan praktik Pungutan Liar (PUNGLI) yang disinyalir terjadi di lingkungan Samsat dan Satpas Kediri Kota.
Sebagai langkah awal, perwakilan LSM GAK melakukan koordinasi resmi terkait pengawalan aksi damai yang rencananya akan digelar dalam waktu dekat. Kedatangan rombongan koordinasi tersebut diterima langsung oleh Kanit Regident Satlantas Polres Kediri Kota, Iptu M. Adnan Kohar, di ruang kerjanya.
Ketua Umum DPP LSM GAK, KARYANTO,C.PS,C.PIL. menegaskan bahwa koordinasi ini sangat penting dilakukan agar penyampaian aspirasi di muka umum dapat berjalan sesuai aturan hukum dan tetap kondusif.
”Kedatangan kami untuk berkoordinasi terkait pengawalan aksi damai. Kami menemukan adanya dugaan pungli yang dikeluhkan masyarakat saat mengurus surat kendaraan di Samsat dan Satpas. Ini harus kita kawal bersama,” jelas Karyanto, Jumat (16/10/2026).
Ia juga menambahkan, aksi yang akan dilaksanakan tersebut murni gerakan moral dan bentuk kontrol sosial agar pelayanan publik di wilayah Kediri Kota semakin transparan serta benar-benar bersih dari segala bentuk pungli.
Menanggapi hal tersebut, Kanit Regident Satlantas Polres Kediri Kota, Iptu M. Adnan Kohar, menyambut baik dan mengapresiasi langkah komunikatif yang ditempuh oleh LSM GAK.
”Kami dari Satlantas Polres Kediri Kota siap mengawal dan mengamankan jalannya aksi damai. Kami pastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan tidak mengganggu pelayanan masyarakat,” ujar Iptu M. Adnan Kohar.
Lebih lanjut, pihaknya menyatakan sangat terbuka terhadap setiap masukan, kritik, maupun aspirasi dari masyarakat demi perbaikan kualitas pelayanan di Samsat maupun Satpas Kediri Kota ke depannya.
Langkah koordinasi ini diharapkan dapat menjadi titik awal sinergi yang baik antara aparat penegak hukum dan lembaga kontrol sosial. Dengan demikian, rencana aksi damai mendatang dipastikan dapat berlangsung tertib, aman, serta mampu menyampaikan suara masyarakat demi pelayanan publik yang lebih bersih dan akuntabel.
[ Tim ]
