Oposisinews.net|MADIUN – Pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat di seluruh tingkatan wilayah.
Wakil Bupati Madiun dr. Purnomo Hadi, M.H., didampingi Plt. Kadisdukcapil Didik Harianto, Kadinsos Supriyadi, serta Kabag Organisasi Setda Kab. Madiun Sri Diana Dewi Kusumaningrum, menghadiri Forum Konsultasi Publik (FKP) yang berlangsung di Gedung Graha Lembah Wilis Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Senin (14/9/2026).
Forum Konsultasi Publik bertajuk “Optimalisasi Pelayanan Publik dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Bingkai Madiun Bersahaja” ini juga dihadiri oleh Plt. Camat Wungu Johanes Cahyono, jajaran Forkopimcam Wungu, serta Kepala Desa se-Kecamatan Wungu.
Acara diawali dengan laporan dari Plt. Camat Wungu yang bertindak sebagai moderator. Ia menjelaskan bahwa forum ini digelar untuk mengevaluasi kinerja pelayan masyarakat agar ke depan pelayanan semakin optimal, baik di tingkat desa maupun kecamatan. Selain itu, forum ini diharapkan dapat menjadi bentuk komitmen bersama bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Kecamatan Wungu.
Sementara itu, Wakil Bupati Madiun dalam arahannya menegaskan bahwa FKP berfungsi sebagai ruang dialog dan pertukaran informasi antara pemangku kepentingan lintas sektoral. Pada prinsipnya, Wakil Bupati berpesan agar penyelenggaraan pelayanan publik harus senantiasa partisipatif, akuntabel, transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Saya dan Bapak Bupati juga terus memperjuangkan program-program prioritas, di antaranya mengurangi pengangguran, memperhatikan bantuan sosial, serta memajukan pendidikan dan kesehatan demi mewujudkan visi misi Kabupaten Madiun Bersahaja (Bersih, Sehat, dan Sejahtera),” ungkap Wakil Bupati.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab interaktif antar-pemangku kepentingan. Melalui penyelenggaraan FKP ini, Pemerintah Kabupaten Madiun berharap dapat terus menjaring aspirasi masyarakat secara langsung demi terciptanya pelayanan publik yang prima, responsif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga. (*)
